Kapolsek Palabuhanratu Hadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, sukses dilaksanakan pada Rabu (11/09). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Palabuhanratu ini dimulai pukul 13.50 WIB dan dihadiri oleh sekitar 40 peserta.

Rapat pleno ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Camat Palabuhanratu, Deni Yudono, S.K.M., M.M., K.P., Kapolsek Palabuhanratu, Kompol Roni Haryanto, S.IP., M.H., Ketua dan Anggota PPK Palabuhanratu, Ketua dan Komisioner Panwaslucam Palabuhanratu, serta Ketua dan anggota PPS se-Kecamatan Palabuhanratu.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Kabupaten Sukabumi, dan jinggel Pemilu serta Pilkada. Setelah doa, Ketua PPK Palabuhanratu membuka secara resmi rapat pleno terbuka DPSHP dengan menyampaikan hasil pencocokan data pemilih yang telah dilakukan selama satu bulan.

Camat Palabuhanratu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat pleno yang berjalan lancar dan berharap hasil rekapitulasi ini dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat. Beliau juga mengingatkan pentingnya persiapan menjelang tahap penetapan calon dan pelaksanaan kampanye.

Kapolsek Palabuhanratu, Kompol Roni Haryanto, menekankan kesiapsiagaan menghadapi situasi pemilihan yang semakin dekat, terutama mengingat adanya dua pasangan calon Bupati Sukabumi. Ia juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu menjaga kesehatan dan mengamankan logistik pemilu untuk meminimalisasi risiko. Dalam kesempatan ini, Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan berpartisipasi aktif pada hari pemungutan suara serta menghindari tindakan provokasi, hoaks, dan politisasi isu SARA.